Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) baru saja merilis draf dokumen perencanaan dan kebijakan investasi komprehensif dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk konsultasi publik.
Dalam draf tersebut, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang akan dipensiunkan yakni sebesar 1,7 Giga Watt (GW). Angka ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan target Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta program pensiun dini PLTU batu bara dapat menjangkau sebesar 5,2 GW.
Kepala Sekretariat JETP Indonesia Edo Mahendra menjelaskan rencana pensiun dini PLTU dengan kapasitas sebesar 5,2 GW sejatinya masih ada dalam skenario. Namun demikian, skenario tersebut terbagi menjadi dua yakni progresif dan konservatif.
Lebih lanjut, Edo menambahkan program pensiun dini PLTU sebesar 1,7 GW telah mempertimbangkan dengan kondisi yang ada saat ini. “Pertanyaannya kok sekarang, 1,7 GW? Karena kita ingin bikin rencana sesuai dengan apa yang ada di depan kita,” ujar di dalam acara Komunikasi Publik mengenai Rancangan Rencana Investasi Just Energy Transition Partnership (JETP), Jumat (3/11/2023).
Menurut Edo, dukungan konkrit untuk pensiun dini PLTU sejauh ini telah datang dari program lainnya. Misalnya melalui program Energy Transition Mechanism (ETM) sebagai salah satu upaya untuk mempercepat transisi energi dari energi fosil ke energi yang lebih bersih. “Dukungan konkrit untuk pensiun dini PLTU itu datang dari ETM,” katanya.
Sebagaimana diketahui, Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) resmi membuka draf rencana investasi ke publik pada Rabu kemarin (1/11/2023). Hal ini dengan harapan dapat menjaring masukan dari berbagai kalangan masyarakat.
Dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) dapat diakses publik di situs www.jetp-id.org yang diluncurkan hari ini. Masyarakat dapat memberikan masukan atas draf rencana investasi ini melalui formulir masukan yang terdapat pada situs JETP.
Kemitraan JETP sendiri merupakan inisiatif pendanaan transisi energi senilai lebih dari US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun yang disepakati antara Indonesia dan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG). Terutama di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, November 2022. IPG terdiri atas pemerintah Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia, dan Inggris Raya.
Sekretariat JETP Indonesia dibentuk dan mulai beroperasi pada April 2023. Salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi dalam upaya penyusunan dokumen CIPP secara kolaboratif antara pemerintah Indonesia dan IPG dengan dukungan kelompok kerja (working groups) yang terdiri atas unsur-unsur lembaga internasional, think tank, program kerjasama bidang energi, dan masyarakat madani.
Masukan publik yang diserahkan sebelum tanggal 14 November akan diolah pihak Sekretariat JETP untuk menjadi landasan finalisasi dokumen CIPP. Rencananya, dokumen CIPP yang menjadi basis implementasi kemitraan JETP akan diluncurkan di Indonesia sebelum perhelatan dunia mengenai perubahan iklim Conference of Parties (COP) ke-28 yang akan berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab pada penghujung tahun ini.
