Setiap tahun, pemerintah, pengusaha, dan buruh selalu mengadakan pertemuan untuk menentukan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Namun, setiap tahunnya selalu terjadi perbedaan pendapat antara buruh dan pengusaha mengenai penentuan kenaikan upah ini.
Tidak jarang, kelompok buruh melakukan protes dengan melakukan aksi unjuk rasa di jalan dan bahkan mengancam untuk mogok, yang tidak hanya mengganggu produktivitas tetapi juga ketertiban umum. Padahal sebenarnya telah ada Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2023 yang mengatur formula besaran kenaikan upah buruh ini. Lalu, apa solusi yang ditawarkan oleh masing-masing calon presiden dan wakil presiden terkait masalah kenaikan upah buruh ini?
Untuk informasi lebih lanjut, tontonlah Safrina Nasution bersama Co Captain TimNas AMIN Tom Lembong, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Erwin Aksa, Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud Haryadi Sukamdani, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat, dan Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azzam dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, Rabu (06/12/2023).
