DPR AS Resmi Mulai Penyelidikan Pemakzulan Terhadap Joe Biden
Jakarta, CNBC Indonesia – DPR AS yang dipimpin Partai Republik telah menyetujui resolusi Partai Republik untuk meresmikan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden dengan perolehan suara partai 221-212.
Dilansir CNN International, semua perwakilan Partai Republik memilih untuk meresmikan penyelidikan tersebut, termasuk para anggota yang sebelumnya mengatakan dia condong menentangnya.
Salah satu alasan pemungutan suara pada Rabu (13/12/2023) ini berasal dari pernyataan Gedung Putih kepada trio komite kongres yang dipimpin Partai Republik yang memimpin penyelidikan bahwa panggilan pengadilan tersebut tidak sah tanpa adanya pemungutan suara resmi dari DPR untuk mengesahkan penyelidikan tersebut.
Pemungutan suara tersebut dilakukan ketika putra Presiden, Hunter Biden, menentang panggilan pengadilan dari penyelidik Partai Republik untuk memberikan kesaksian tertutup dan menegaskan kembali bahwa dia bersedia memberikan kesaksian di depan umum sebagai bagian dari penyelidikan yang dipimpin Partai Republik terhadap presiden tersebut.
Namun, meski mayoritas anggota Partai Republik di DPR mendukung pemungutan suara penyelidikan, kepemimpinan Partai Republik telah menunjukkan bahwa meresmikan penyelidikan tidak berarti pemakzulan presiden tidak dapat dihindari, bahkan ketika tekanan di dalam partai dan di antara basis Partai Republik makin meningkat.
“Kami tidak akan berprasangka buruk terhadap hasil ini karena kami tidak bisa melakukannya,” kata Ketua DPR AS Mike Johnson.
“Ini bukan perhitungan politik. Kami mengikuti hukum dan kami adalah tim supremasi hukum dan saya akan mempertahankannya.”
Anggota Dewan Mayoritas DPR Tom Emmer, seorang anggota Partai Republik dari Minnesota, menyuarakan sentimen Johnson dengan mengatakan kepada wartawan, “Memberi suara yang mendukung penyelidikan pemakzulan tidak sama dengan pemakzulan.”
Adapun sejak mantan Ketua DPR Kevin McCarthy meluncurkan penyelidikan pada September, trio komite yang memimpin penyelidikan telah mewawancarai berbagai pejabat dari Departemen Kehakiman dan Dinas Pendapatan Internal serta memperoleh segudang dokumen dan catatan bank baru, termasuk dari Anggota keluarga Biden.
Anggota DPR dari Partai Republik menuduh presiden dari Partai Demokrat dan keluarganya mengambil keuntungan secara tidak patut dari keputusan kebijakan yang diambil Biden sebagai wakil presiden selama pemerintahan Presiden Barack Obama tahun 2009-2017
Bahkan ketika Partai Republik mengeluarkan panggilan pengadilan baru dan menjadwalkan lebih banyak pernyataan, termasuk dengan saudara laki-laki dan anak presiden, mereka masih belum menemukan bukti kredibel yang mendukung klaim paling tinggi mereka terhadap Biden.
Hanya ada satu sidang terkait penyelidikan tersebut sejak diluncurkan, di mana saksi ahli yang dipanggil oleh Partai Republik mengakui bahwa penyelidik Partai Republik belum memberikan cukup bukti untuk membuktikan tuduhan yang mereka lontarkan.
