Perang saudara di Myanmar menyebabkan negara tersebut mengalami kelangkaan bahan bakar minyak. Perang antara junta militer yang berkuasa setelah kudeta tahun 2021 dengan milisi bersenjata semakin memburuk setelah Dewan Administrasi Negara (SAC) menghadapi serangan di wilayah kilang gasnya. Kelompok perlawanan etnis di Negara Bagian Shan bagian Utara, berkoordinasi dengan koalisi anti-kudeta di seluruh negeri, mendorong militer keluar dari wilayah yang luas dan mengambil alih penyeberangan perbatasan dan rute perdagangan dengan China.
Menurut Bank Dunia, impor listrik bulanan dari China ke Myanmar meningkat lebih dari dua kali lipat tahun ini. Otoritas militer pasca kudeta terus mendorong diskusi interkoneksi jaringan listrik dengan Beijing dan Vientiane. Namun, China atau Laos tidak akan mengekspor listrik ke Myanmar dalam skala besar sebelum cadangan gas di negara tersebut habis.
Pekan lalu, surat kabar Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah mengatakan kekurangan minyak dimulai pada Selasa. Ini disebabkan oleh tertundanya pengiriman minyak dari Pelabuhan Thilawa ke stasiun pengisian bahan bakar. Mata uang kyat lokal telah anjlok terhadap dolar, sehingga berdampak pada kemampuan importir untuk membayar pengiriman bahan bakar.
Perekonomian Myanmar merosot sejak kudeta, yang memicu protes besar-besaran pro-demokrasi yang ditumpas oleh tindakan keras militer. Lusinan “Pasukan Pertahanan Rakyat” bermunculan di seluruh negeri untuk melawan junta, dengan bentrokan yang sering terjadi di sebagian besar wilayah negara. Bank Dunia mengatakan PDB Myanmar diproyeksikan meningkat sebesar tiga persen hingga September 2023, masih sekitar 10% lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Meski demikian, hambatan pasokan dan permintaan yang parah terus menghambat kegiatan ekonomi.
