Pemerintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan pada pertengahan tahun 2023. Pada 11 Juni 2023, pemerintah setuju untuk melarang ekspor mineral mentah jenis ore bauksit ke luar negeri.
Larangan ekspor bauksit mengikuti langkah larangan komoditas nikel yang telah dimulai pada awal tahun 2020. Pelarangan tersebut berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang mengatur bahwa ekspor mineral mentah hanya diizinkan selambat-lambatnya tiga tahun setelah UU tersebut berlaku pada 10 Juni 2020. Artinya, setelah 10 Juni 2023, Indonesia akan menghentikan ekspor mineral mentah, termasuk bauksit.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa tujuan dari larangan ekspor tersebut adalah untuk meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan penerimaan devisa, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.
Larangan ekspor bauksit juga dilakukan setelah melihat dampak kebijakan larangan ekspor nikel yang memberikan manfaat besar bagi ekonomi dalam negeri. Dengan larangan ekspor bauksit, Jokowi memprediksi pendapatan negara bisa meningkat menjadi Rp62 triliun.
Namun, kebijakan ini berisiko menimbulkan gugatan baru, mengingat pelarangan ekspor nikel sebelumnya telah mendapatkan gugatan dari Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WHO).
Keputusan ini juga menimbulkan kekhawatiran terjadinya Pemberhentian Hak Kerja (PHK) pekerja pertambangan bauksit, karena produksi bauksit yang melimpah namun belum didukung oleh fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) yang cukup di dalam negeri.
Meski progres pembangunan smelter bauksit di dalam negeri masih mandek, pemerintah tetap memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bauksit efektif per 11 Juni 2023 lalu.
Dengan demikian, pemerintah diharapkan untuk memutar otak agar bauksit yang tadinya diekspor bisa terserap seluruhnya dalam negeri dengan mengembangkan pabrik domestik.
