Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perhubungan mengungkapkan bahwa rencana kereta cepat dari Brunei Darussalam ke Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan dan Ibu Kota Nusantara (IKN), baru sebatas rencana. Usulan ini bukan berasal dari pemerintah, melainkan dari perusahaan Brunei Darussalam.
“Brunei memiliki perusahaan kereta yang bekerja sama dengan Malaysia dan mengusulkan hal tersebut. Bukan usulan dari pemerintah Malaysia,” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal di DPR seperti dikutip pada Rabu (3/4/2024).
Meskipun rencananya mencakup wilayah Indonesia, otoritas Indonesia, termasuk Kemenhub, belum diajak untuk berbicara mengenai megaproyek ini.
“Iya, belum ada pembicaraan dengan kita. Belum ada kesepakatan dengan kita. Tiba-tiba saja mereka mengeluarkannya ke Kalimantan. Rutenya belum jelas, belum ada pembicaraan sedikit pun,” kata Risal.
Meskipun demikian, bukan berarti proyek ini tidak bisa direalisasikan. Namun, diperlukan proses panjang untuk melaksanakannya, terutama karena saat ini masih belum memasuki tahap apa pun, bahkan untuk sekadar pembicaraan.
“Jika memungkinkan, maka mungkin saja, tinggal siapa yang akan membiayai. Karena prediksi permintaan belum jelas, rutenya belum jelas, studi kelayakan belum jelas. Belum ada yang jelas,” kata Risal.
“Masih sebatas mengamati, tidak perlu kita bicarakan. Yang ada saat ini adalah kereta di IKN, kereta bandara menuju IKN, dan kereta angkutan barang di Kalimantan,” lanjutnya.
Saat ini memang sudah ada jaringan kereta api yang tersambung antara Indonesia dengan Brunei Darussalam dan Malaysia, namun lebih banyak digunakan untuk kereta logistik, yaitu Trans Asian Railway.
“Kita memiliki jalur kereta Trans Asian Railway yang terhubung dengan mereka. Apakah kereta cepat akan masuk ke sana? Belum jelas, karena belum ada pembicaraan sama sekali,” ujar Risal.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengungkapkan pendapatnya tentang proyek ini. “Belum ada, tetapi saya tahu bahwa itu sudah ada perencanaan yang lama,” kata Presiden Jokowi saat ditanya apakah rencana proyek ini sudah dikomunikasikan kepada pemerintah Indonesia pada Rabu (3/4/2024).
