Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyelesaikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2025. Dalam RKP tersebut, terdapat 5 agenda utama yang akan dicapai di era pemerintahan baru tersebut.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan tema RKP 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan tema tersebut, rancangan awal RKP 2025 menetapkan lima agenda pembangunan yang terdiri dari transformasi sosial; transformasi ekonomi; transformasi tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; serta ketahanan nasional, budaya, dan ekologi.
“Rencana Kerja Pemerintah digunakan sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk merencanakan pembangunan sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” kata Suharso dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2024, dikutip pada Jumat (18/4/2024).
Suharso menyebut bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar RKP dan kebijakan fiskal tahun 2025 disusun dengan memperhatikan dua hal. Dua hal tersebut adalah kelangsungan pembangunan, serta pengakomodasian program presiden terpilih.
“Arahan presiden untuk RKP 2025 dan juga untuk kebijakan fiskal adalah agar kedua hal tersebut dioptimalkan untuk menjadi jembatan dalam menjaga kelangsungan pembangunan dan mengakomodasi atau memprioritaskan program presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2024,” ujar Suharso.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 mencapai 5,3-5,6%. Suharso juga mengungkapkan indikator lain yang ingin dicapai pemerintah, antara lain tingkat kemiskinan sebesar 7-8%; pengangguran terbuka 4,5-5%; rasio gini 0,379-0,382; dan indeks modal manusia 0,56.
“Bahkan untuk pertama kalinya pada tahun 2025 kita akan menggunakan indeks modal manusia untuk menggantikan indeks pembangunan manusia,” kata Suharso.
Selain itu, Bappenas juga mencatat bahwa penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 38,6% akan menjadi target pada tahun 2025. RKP juga mencakup indikator nilai tukar petani sebesar 113-115 dan nilai tukar nelayan sebesar 104-105. Untuk mencapai target pembangunan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
RKP menjadi acuan utama dalam penyusunan APBN. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat menjalankan atau merubahnya sesuai kebutuhan.
“Penyusunan RKP ini sangat strategis dalam masa transisi,” tegasnya.
Perlu diingat, kelima agenda ini membutuhkan pembiayaan. Suharso menegaskan bahwa pembiayaan tersebut akan diambil dari APBN dan diintegrasikan dengan sumber pendanaan lainnya, termasuk investasi swasta, BUMN, KPBU, dan dana transfer ke daerah.
Berdasarkan perhitungan awal, berikut alokasi pendanaan untuk masing-masing agenda pembangunan dalam RKP 2025:
1. Transformasi sosial: Rp 266,7 triliun
2. Transformasi ekonomi: Rp 74,2 triliun
3. Transformasi tata kelola: Rp 1,7 triliun
4. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia: Rp 282,2 triliun
5. Ketahanan nasional, budaya, dan ekologi: Rp 101,9 triliun
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Jokowi Siap Bahas RKP & KEM-PPKF 2025 dengan Presiden Terpilih 2024
(haa/haa)
