Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2025, defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,45%-2,82%.
“Kebijakan APBN 2025 akan tetap diarahkan kepada ekspansi namun dengan pengawasan yang terukur. Defisit sebesar 2,45%-2,82% akan digunakan untuk mendanai program-program prioritas pemerintah baru,” ujar Sri Mulyani.
Dia memastikan bahwa utang akan dikelola dengan hati-hati melalui berbagai kebijakan, dengan rasio utang ditetapkan sebesar 37,98%-38,71%.
Pemerintah baru juga menargetkan pertumbuhan penerimaan negara sebesar 12,14%-12,36% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Langkah ini akan mencakup efektivitas reformasi perpajakan.
Penerimaan pajak ditetapkan sebesar 10,09%-10,29% dari PDB. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai ditetapkan sebesar 1,23%-1,25% dari PDB, dan PNBP sebesar 2,05%-2,07% dari PDB.
Sementara itu, target pemerintah untuk pertumbuhan belanja adalah 14,59%-15,18%, dengan belanja pusat sebesar 10,92%-11,17% dari PDB, dan transfer ke daerah sebesar 3,67%-4,01% dari PDB.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa fokusnya adalah dukungan untuk pertumbuhan yang merata dan kesejahteraan melalui sinergi antara pusat dan daerah.
