Jelang Idul Adha 2024, PT Pertamina Patra Niaga Siap Tambah Pasokan BBM Solar dan LPG
Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonom INDEF Tauhid Ahmad mengusulkan rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hanya berlaku untuk mobil pribadi. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga subsidi BBM agar tidak membebani APBN.
Pasalnya, dia menilai orang yang mampu membeli mobil untuk kebutuhan pribadi, tentu sudah bisa dianggap mampu secara ekonomi.
“Kalau mobil pribadi berarti sudah masyarakat mampu, seharusnya sudah tidak ada subsidi,” kata Tauhid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (10/7/2024).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung mengenai kebijakan pembatasan BBM subsidi. Dia mengatakan, dengan adanya pembatasan pembelian BBM subsidi, diharapkan dapat menghemat keuangan negara yang selama ini tersedot cukup banyak.
Menurut Luhut, saat ini PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha penyalur BBM bersubsidi tengah menyiapkan agar proses pembatasan BBM bersubsidi dapat segera berjalan. Ia pun berharap pada 17 Agustus mendatang, pembatasan BBM bersubsidi dapat direalisasikan.
“Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai. Di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin,” kata Luhut dari akun Instagramnya, dikutip Rabu (10/7/2024).
Meski demikian, Luhut belum menyebut secara detail mengenai rencana pembatasan ini. Termasuk untuk jenis BBM yang akan dikenakan pembatasan.
Tauhid menilai selama ini BBM bersubsidi memang banyak tidak tepat sasaran. Dia mengatakan seharusnya BBM bersubsidi hanya bisa dibeli oleh masyarakat miskin dengan dibuktikan oleh kartu identitas maupun jenis kendaraannya.
Masalahnya, kata dia, selama ini BBM bersubsidi juga dinikmati oleh para pemilik mobil dengan kapasitas besar maupun kecil. Maka itu, dia mengusulkan agar pembatasan tersebut bisa berlaku untuk seluruh mobil pribadi berapapun kapasitas mesinnya.
“Motor mungkin masih bisa, tapi kendaraan roda 4 sudah tidak layak,” katanya.
Ekonom senior Faisal Basri menduga kebijakan ini dilakukan karena anggaran negara sudah tak mampu membiayai subsidi BBM. Dia menduga pembatasan ini adalah langkah awal pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi.
“Ya kan sudah mulai, artinya pemerintah enggak mampu lagi menahan subsidi untuk tidak dinaikan,” kata Faisal.
Dia mengatakan harga minyak dunia saat ini masih stagnan di US$ 80. Namun, dia menduga pemerintah mengantisipasi harga minyak bisa naik lebih tinggi di tengah nilai tukar rupiah yang tengah melemah.
“Artinya sinyal kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga BBM yang selama ini disubsidi, yaitu Pertalite dan Solar,” kata dia.
Dia mengatakan ada ciri-ciri lain bahwa BBM mau naik. Dia bilang tanda-tanda itu sudah terjadi, seperti antrean yang panjang di SPBU. “Kan sudah biasa. Sebelum naik kan antrean panjang dulu. Kan sudah enggak kuat lagi. Dan dana kompensasinya gelembung,” kata dia. (haa/haa)
