Pengadilan Tinggi Bangladesh telah memutuskan untuk menarik sistem kuota bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di negara tersebut. Keputusan ini diambil setelah adanya penolakan yang terus-menerus terhadap kuota oleh sejumlah kelompok masyarakat. Sistem kuota bagi PNS telah lama dipertanyakan keadilan dan keefektifannya, sehingga Pengadilan Tinggi Bangladesh akhirnya memutuskan untuk mencabut sistem tersebut.
Keputusan ini telah disambut dengan baik oleh sebagian besar masyarakat Bangladesh, yang menyambutnya sebagai langkah positif menuju reformasi birokrasi dan perbaikan sistem perekrutan PNS. Dengan pencabutan sistem kuota ini, diharapkan akan tercipta sistem rekrutmen PNS yang lebih transparan dan berdasarkan pada kualifikasi dan kemampuan individu.
Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah pihak yang menentang keputusan Pengadilan Tinggi Bangladesh ini. Mereka berpendapat bahwa pencabutan sistem kuota dapat menghilangkan kesempatan bagi golongan minoritas untuk masuk ke dalam birokrasi negara. Namun, pihak berwenang Bangladesh telah memastikan bahwa sistem rekrutmen PNS yang baru akan tetap mementingkan keadilan dan keberagaman.
Diharapkan dengan pencabutan sistem kuota bagi PNS, Bangladesh dapat menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan efisien, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berkarir dalam pemerintahan negara tersebut.
