Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah angkat bicara mengenai izin pengelolaan tambang yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi keagamaan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, pada Minggu (28/7/2024).
Haedar menyatakan bahwa Muhammadiyah siap untuk mengelola tambang sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemerintah. Keputusan tersebut diambil setelah melalui kajian mendalam dan dinamika pro-kontra di internal organisasi.
Ia menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan, Muhammadiyah berpegang pada prinsip keilmuan yang dianut oleh organisasi tersebut. Keputusan juga dipertimbangkan berdasarkan dinamika eksternal yang ada.
Haedar juga menegaskan bahwa tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam pengambilan keputusan tersebut. Ia menyatakan bahwa PP Muhammadiyah terbuka terhadap kritik karena sudah terbiasa menghadapinya.
Untuk menjelaskan lebih lanjut teknisnya, Haedar menyebut bahwa pihaknya membentuk tim yang dipimpin oleh Muhadjir Effendy sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal.
Muhammadiyah saat ini sedang mengadakan Konsolidasi Nasional Muhammadiyah pada tanggal 27-28 Juli 2024 di Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta. Dalam risalah konsolidasi tersebut, terdapat kesiapan dalam mengelola izin tambang seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti.
(Sumber: cnbcindonesia.com)
