Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui telah mengadakan pertemuan dengan pengurus Muhammadiyah sebelum akhirnya Muhammadiyah menerima tawaran untuk mengelola tambang dari Presiden Joko Widodo.
“Bahlil mengakui bahwa beberapa minggu yang lalu, dia datang ke Markas Besar (PP) Muhammadiyah dengan semua pengurusnya dan diminta untuk memberikan penjelasan terkait aspek legalitas, tujuan, pengelolaan, dan keseriusan,” ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta, pada hari Senin.
Bahlil menjelaskan bahwa setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara diterbitkan, pandangan negatif dari masyarakat mengenai pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat berbasis keagamaan muncul. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu memberikan penjelasan kepada publik secara baik, dan dia bersyukur atas penerimaan izin pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah.
Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menerima tawaran pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dari pemerintah, yang diambil dalam rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024. Sebelum Muhammadiyah, ormas Nahdlatul Ulama (NU) telah lebih dulu menerima tawaran tersebut.
Bahlil juga menyatakan bahwa akan ada beberapa ormas keagamaan lainnya yang akan menyusul dalam menerima izin pengelolaan tambang.
