Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan bahwa banyak investor atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sektor minyak dan gas bumi (migas) lebih memilih untuk berinvestasi di wilayah Afrika seperti di Guyana dan Mozambik, daripada berinvestasi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kepastian hukum berinvestasi antara Indonesia dan Afrika. Skema investasi minyak di Afrika menawarkan insentif pajak dan royalti yang lebih menarik.
Arifin menyebut bahwa kebijakan investasi minyak di Indonesia saat ini terlalu kaku dan perlu direvisi agar lebih realistis. Skema investasi harus disesuaikan dengan tingkat kesulitan lapangan minyak di dalam negeri. SKK Migas juga menyatakan harapannya agar revisi Undang-Undang Migas segera diselesaikan untuk memberikan kepastian bagi para investor.
Pihak SKK Migas mendorong percepatan penyelesaian RUU Migas karena rendahnya iklim investasi migas di Indonesia disebabkan oleh masalah kepastian hukum. Pemerintah perlu menarik minat investor dengan insentif yang menguntungkan untuk meningkatkan produksi minyak nasional. Penyesuaian skema investasi akan menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan fiskal yang tepat untuk lapangan minyak tersebut.
