Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar program Prakerja tetap dimasukkan dalam APBN 2025. Menurutnya, program ini telah mencapai hasil yang baik dalam pelaksanaannya.
Hal ini diungkapkan oleh Airlangga setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (9/8/2024). Dalam pertemuan tersebut, Airlangga hanya membahas perkembangan ekonomi Indonesia saat ini.
“Kita membahas mengenai Prakerja, capaian yang baik. Ke depan, Presiden meminta agar program ini dimasukkan dalam APBN 2025,” kata Airlangga kepada wartawan.
Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan kepada pencari kerja, pekerja yang di-PHK, dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Pada tahun 2023, anggaran untuk program Kartu Prakerja sebesar Rp2,67 triliun dan pada tahun 2024 sebesar Rp4,8 triliun.
Tujuan dari program ini adalah untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mengembangkan kewirausahaan. Para pendaftar program ini juga akan mendapatkan insentif berupa biaya pencarian kerja sebesar Rp600.000 dan insentif pengisian survei sebesar Rp50.000, dengan syarat harus menyelesaikan pelatihan.
Selain itu, Airlangga juga membahas perkembangan perdagangan dengan China yang menghasilkan surplus sebesar US$8 miliar. Dia juga mengungkapkan beberapa perkembangan terkait finalisasi Undang-Undang Indonesia – European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU CEPA) dan ratifikasi perjanjian Indo – Pacific Economic Framework (IPEF).
“Akan sedikit negara yang bisa mencetak surplus dengan China, oleh karena itu kebijakan kita dan daya saing kita bagus, terlebih lagi harga komoditas juga sudah turun,” jelasnya.
