Menteri Keuangan Sri Mulyani masih belum memberikan jawaban pasti mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada tahun 2025. Menurutnya, keputusan tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Mereka terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan presiden terpilih,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (27/8/2024).
Sri Mulyani menegaskan bahwa ada beberapa kebijakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang keputusannya akan diserahkan kepada Prabowo. Oleh karena itu, keputusan akhir mengenai penerapan kebijakan itu akan diumumkan setelah Prabowo dilantik.
“Dalam APBN, akan ada keputusan dari presiden terpilih setelah dilantik,” ujar Sri Mulyani.
Terkait dengan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), meskipun sudah termasuk dalam Buku II Nota Keuangan Rencana APBN 2025, Sri Mulyani menyatakan bahwa keputusan penerapan kebijakan tersebut juga akan ditentukan oleh Prabowo.
“Kami terus berkomunikasi dengan intensif terkait kebijakan yang memiliki dampak politik, sosial, dan ekonomi yang luas,” ungkap Sri Mulyani.
