Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa setidaknya ada 3-4 organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan lainnya yang tertarik untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), selain Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. “Ada tiga atau empat lagi yang sudah mengajukan,” kata Bahlil di kantornya, Jakarta.
Ditanya mengenai Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Menteri Bahlil menyatakan bahwa pihaknya masih terus menjalin komunikasi dengan ormas keagamaan lainnya.
Setiap pihak yang memberikan kontribusi terhadap Indonesia harus diberikan kesempatan untuk mengelola sumber daya alam (SDA) sesuai persyaratan yang ada. Menurut Bahlil, kebijakan ini akan memberikan dampak positif bagi organisasi dan perekonomian nasional.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Beleid ini mengatur tentang penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK.
Awalnya Nahdlatul Ulama menyatakan minatnya untuk mengelola tambang batu bara dari pemerintah. BKPM menyebut, NU akan mengelola tambang eks PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Sementara itu, Muhammadiyah juga menyatakan kesediaannya untuk mengelola wilayah pertambangan.
Hal ini merupakan langkah untuk memperluas kesempatan bagi ormas dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara.
(wia)
