Jakarta, CNBC Indonesia – Belanja pegawai diperkirakan akan meningkat pada tahun 2025, tahun pertama pelaksanaan anggaran oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Kenaikan belanja pegawai ini menimbulkan pertanyaan seiring dengan rencana Prabowo untuk membentuk kementerian atau lembaga baru dalam pemerintahannya.
Belanja pegawai yang tercantum dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 513,22 triliun. Angka tersebut naik sekitar 11,36% dari proyeksi APBN 2024 yang hanya sebesar Rp 460,86 triliun.
Sementara itu, anggaran belanja pegawai kementerian atau lembaga (K/L) pada tahun depan direncanakan sebesar Rp 297,71 triliun. Rencana anggaran tersebut naik sekitar 7,73% dari anggaran belanja K/L pada tahun 2024 yang sebesar Rp 276,34 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, kenaikan anggaran belanja pegawai tersebut adalah pertumbuhan normal, bukan karena perhitungan untuk pembentukan lembaga baru.
“Tumbuhan normal saja. Tidak apa-apa,” tegas Febrio saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Febrio juga membantah bahwa anggaran belanja pegawai direncanakan untuk badan baru yang akan dibentuk oleh Prabowo. Prabowo disebut akan membentuk Kementerian Perumahan dan Badan Penerimaan Negara, selain Badan Gizi Nasional yang sudah ada saat ini.
Rencana Prabowo untuk membangkitkan kembali Kementerian Perumahan disuarakan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Dia menyatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dibagi, sehingga Kementerian PU dan Kementerian Perumahan akan berdiri sendiri.
Hashim menjelaskan bahwa pembentukan Kementerian Perumahan adalah komitmen Prabowo-Gibran untuk memajukan perumahan dan mendukung program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.
Hashim juga menyebut bahwa langkah ini diyakini bisa mendorong pengembangan UMKM di daerah dan menciptakan kelas menengah baru. Hal ini juga sebagi respons terhadap berkurangnya jumlah kelas menengah di Indonesia.
Selain itu, Hashim juga menyebut bahwa Prabowo telah menyetujui pembentukan BPN sebagai langkah untuk meningkatkan penerimaan negara, bukan sekadar bagi-bagi kursi.
Demikianlah artikel mengenai rencana belanja pegawai dan pembentukan kementerian baru dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
