Faisal Basri Membuat Peringatan Kepada Presiden Terpilih Agar Tidak Melakukan Hal Ini

by -79 Views

Jakarta, CNBC Indonesia – Almarhum Faisal Basri pernah memperingatkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk mengevaluasi gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan bahwa Indonesia dapat mengalami krisis ekonomi jika Prabowo melanjutkan gaya pembangunan era Jokowi yang dianggapnya ugal-ugalan.

Faisal mengungkapkan hal ini dalam podcast bertajuk Peninggalan Utang Menanti Pemerintah Baru di YouTube Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Podcast ini menjadi salah satu diskusi terakhir yang dihadiri oleh Faisal sebelum beliau meninggal pada Kamis pagi, (5/9/2024).

Dalam podcast tersebut, Faisal awalnya membahas tentang mimpi Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 7% per tahun dapat tercapai jika Prabowo mampu meningkatkan skor Incremental Capital Output Ratio (ICOR) menjadi 4,25.

Faisal menyebut bahwa peningkatan efisiensi investasi tersebut dapat dilakukan dengan komitmen tegas dari Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Dia juga menyebut bahwa perbaikan skor ICOR dapat dilakukan melalui lelang untuk setiap proyek pemerintah.

Menurut Faisal, proses lelang tersebut sangat penting dilakukan, karena selama ini pemerintahan Jokowi melakukan penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Model pembangunan infrastruktur seperti ini dianggap membebani BUMN dan membuatnya tidak sehat.

Oleh karena itu, Faisal menilai bahwa tidak tepat jika Prabowo menyatakan ingin melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi. Menurutnya, jika Prabowo melanjutkan gaya kepemimpinan dan pembangunan Jokowi, maka Indonesia berisiko mengalami krisis ekonomi di akhir pemerintahannya pada 2029.

Faisal menegaskan bahwa pembangunan ugal-ugalan era Jokowi harus dihentikan. Dia menilai bahwa jika Prabowo menyatakan ingin melanjutkan program Jokowi, maka Indonesia akan menghadapi krisis pada 2029 dengan peningkatan utang yang tidak terkendali, pembangunan infrastruktur yang tidak terstruktur, pelemahan KPK, serta ketiadaan oposisi yang dapat melakukan check and balance.

(haa/haa)