Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hingga kini masih menanti komitmen dukungan pendanaan dari negara-negara maju untuk mempercepat pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Mengingat, program ini memerlukan dana yang cukup besar.
Semula, Luhut menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam transisi ke energi bersih. Khususnya terkait penghentian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.
Terlebih, beberapa negara maju dan organisasi internasional terus mendorong Indonesia untuk segera beralih ke energi terbarukan. Namun, dukungan dari negara-negara tersebut terkait program pensiun dini PLTU justru belum terlihat.
“Tidak ada makan siang gratis. Jika Anda mendorong kami untuk menghentikan pembangkit listrik batu bara lebih awal, bagaimana pendanaannya? Jika Anda memberikan bunga komersial, apa bedanya?,” ungkap Luhut dalam acara Coaltrans Asia 2024, dikutip Selasa (10/9/2024).
Di sisi lain, ia memaparkan bahwa kebutuhan investasi Indonesia untuk pengembangan infrastruktur transmisi dan pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan mencapai US$ 94,6 miliar atau sekitar Rp 1.462 triliun hingga 2030.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang untuk penghentian operasional sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) lebih cepat dari rencana awal alias pensiun dini. Setidaknya, terdapat 13 unit PLTU yang berpotensi untuk dilakukan pensiun dini.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan 13 PLTU tersebut rencananya akan diakhiri masa operasinya sebelum 2030. Bahkan terdapat salah satu PLTU yang berpotensi pensiun dini pada 2028.
“Nah itu termasuk dalam list 13 itu. Jadi ada yang 2028. Kayaknya paling cepat 2028 deh. Tetapi ini kan bottleneck-nya itu mungkin identifikasi statusnya di PLN-nya,” kata Eniya ditemui di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Rabu (21/8/2024).
Eniya membeberkan dari 13 unit PLTU tersebut, beberapa diantaranya apabila dibiarkan saja sebetulnya juga akan mati dengan sendirinya pada 2030. Karena itu, pihaknya memilih skema coal phase down. Dalam skenario ini, operasi PLTU akan dibiarkan hingga berakhirnya kontrak jual beli listrik.
“Karena memang ada umur-umur yang sudah tua. Memang ada. Yang kalau istilahnya Pak Menteri itu natural, pensiun secara natural. Ini dibiarkan juga pensiun. Itu sebelum 2030 ada list-nya itu,” kata dia.
