Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, merasa bahwa rencana pemerintah Prabowo Subianto untuk mengalihkan subsidi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan langkah yang baik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor BBM dan mengurangi anggaran subsidi secara signifikan.
Meskipun demikian, Bhima menyadari bahwa kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan kelas menengah, karena tidak semua penerima BLT dan pengguna BBM bersubsidi berasal dari kelompok masyarakat miskin.
Bhima berpendapat bahwa jika subsidi BBM dialihkan ke BLT, cakupan bantuan harus diperluas agar tidak hanya menyasar masyarakat miskin, tetapi juga kelompok rentan miskin dan kelas menengah. Sebab, di Indonesia terdapat sekitar 137,5 juta orang yang termasuk dalam kelompok ini, atau hampir 50% dari total populasi.
Ia juga mengkhawatirkan daya beli masyarakat, dimana jika cakupan BLT tidak mencukupi sebagai kompensasi dari penghapusan subsidi BBM, maka daya beli masyarakat dapat melemah secara signifikan. Bhima memperkirakan bahwa konsumsi rumah tangga bisa tumbuh di bawah 4% secara tahunan pada tahun depan.
Selengkapnya: https://cnbcindonesia.com/news/20240913125244-8-571640/video-wacana-subsidi-pupuk-diganti-blt-ditolak-dari-petani-dpr
