Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk membentuk badan setingkat kementerian untuk mengurus ekonomi dan keuangan syariah. Badan tersebut merupakan perubahan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan badan ini sudah resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden. Menurut dia, pembentukan badan tinggal menunggu penerbitan Perpres tersebut.
“Badannya sudah terbentuk. Perpresnya sudah selesai, jadi sebentar lagi,” kata dia dalam konferensi pers di acara SDGs Annual Conference 2024 di Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024.
Suharso menuturkan pembentukan badan ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk mengadopsi ekonomi syariah. Menurut dia, pembentukan badan baru ini juga sudah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
Menurut Suharso dengan perubahan KNEKS menjadi badan, maka tugas lembaga ini akan lebih luas. Dia mengatakan badan tersebut nantinya tidak hanya mengurus soal labelisasi halal di Indonesia, namun juga strategi pengarusutamaan ekonomi syariah.
“Jadi kita ingin lebih intensif,” kata dia.
Suharso menyebut bahwa badan serupa yang mengurus urusan syariah sudah terbentuk di negara maju. Dia memberikan contoh di pelabuhan saja, ada badan khusus yang mengurus soal labelisasi halal dari pangan yang diimpor atau diekspor.
“Mereka memperlakukan sedemikian rupa dan menggunakan fasilitas yang lumayan besar,” kata dia.
Suharso yakin dengan adanya pembentukan badan ini, potensi ekonomi syariah di Indonesia bisa lebih didorong. Terlebih, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia.
