Beberapa pelaku usaha di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) memiliki harapan besar terhadap Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto. Mereka berharap Prabowo dapat menggairahkan iklim investasi hulu migas di Indonesia.
Direktur TIS Petroleum Tumbur Parlindungan menyatakan bahwa perbaikan dalam skema kontrak bagi hasil migas Gross Split yang baru dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat mengurangi ketidakpastian fiskal, yang sebelumnya menjadi kekhawatiran para investor migas.
Namun, faktor utama yang membuat investor ragu untuk berinvestasi di Indonesia bukan hanya terkait masalah fiskal, melainkan juga ketidakpatuhan terhadap kontrak yang sudah disepakati, atau disebut isu “contract sanctity” (kesucian kontrak).
Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (ASPERMIGAS) Moshe Rizal juga mengungkapkan bahwa para investor migas menginginkan jaminan kepastian hukum dalam setiap kontrak investasi yang mereka sepakati dengan pemerintah. Mereka menganggap bahwa kontrak dalam sektor hulu minyak dan gas bumi harus memiliki “contract sanctity” agar dianggap setara dengan undang-undang.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan regulasi baru untuk menarik investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi. Aturan tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi para kontraktor migas, terutama yang menggarap lapangan-lapangan dengan tantangan teknis yang tinggi.
Regulasi baru ini juga memberikan kepastian bagi hasil yang lebih tinggi kepada kontraktor, yang dapat mencapai 75-95%. Aturan tersebut dirancang untuk menarik investasi di Wilayah Kerja (WK) Migas Non Konvensional, dengan kontraktor berpotensi menerima bagi hasil sebesar 93-95% di awal masa kontrak.
Para pelaku usaha berharap bahwa dengan adanya regulasi baru ini, investasi di sektor hulu migas di Indonesia dapat meningkat dan iklim investasi menjadi lebih menarik bagi para investor.
