Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui telah berbicara dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengenai cara menggenjot penerimaan negara, salah satunya dari sektor kelapa sawit. Dia mengatakan kunci untuk mendorong penerimaan negara itu adalah dengan digitalisasi.
“Ini sudah saya laporkan juga ke Presiden Terpilih, saya katakan Pak Sebenarnya enggak terlalu susah, kalau kita mau konsisten di digitalisasi,” kata Luhut dalam pidatonya di acara peluncuran buku Antimainstream Beurocracy milik Menteri PAN-RB, di Jakarta, Kamis, (10/10/2024).
Luhut mengatakan hal itu sudah terbukti dari penggunaan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) untuk batu bara. Dia mengatakan sistem itu telah meningkatkan penerimaan negara dari sektor batu bara sebesar 40%.
“Sekarang Simbara itu untuk batu bara meningkatkan penerimaan negara 40%,” kata dia.
Luhut mengatakan pemerintah berencana memperluas penggunaan Simbara ini ke komoditas lainnya. Salah satu komoditas yang akan masuk adalah kelapa sawit.
Dia mengatakan selama ini data mengenai kelapa sawit kurang lengkap. Padahal, potensi penerimaan negara dari sektor ini sangat besar.
“Sekarang Simbara untuk kelapa sawit kita mulai, kelapa sawit itu datanya sampai hari ini baru mulai lengkap dan itu penerimaan negara yang besar sekali,” kata dia.
Luhut berkata penggunaan pengawasan melalui sistem digital ini lebih ampuh, ketimbang seremoni penandatangan pakta integritas. Sebab, kata dia, dengan menggunakan sistem, maka ekosistem yang bersih dari korupsi lebih bisa dicapai.
“Yang paling penting kita membangun ekosistem di mana tidak ada lagi, perjanjian-perjanjian di luar, kamu deal dengan mesin,” kata dia.
Pernyataan Luhut mengenai Simbara kelapa sawit ini muncul berbarengan dengan mencuatnya isu ‘pengemplangan’ pajak Rp 300 triliun di sektor perkebunan ini.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyebut terdapat potensi penerimaan negara sebesar Rp 300 triliun yang belum tergarap.
Dia mengatakan Prabowo tentu akan mengejar potensi penerimaan negara yang hilang itu. Prabowo, kata dia, juga sudah memegang daftar 300 pengusaha ‘nakal’ yang mengemplang pajak. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengusaha itu diduga bergerak di sektor sawit.
