Kantor Luar Negeri Inggris Mengumumkan Sanksi terhadap Organisasi yang Mendukung Pemukim Ilegal di Tepi Barat
Jakarta, CNBC Indonesia – Kantor Luar Negeri Inggris telah mengumumkan sanksi terhadap tujuh organisasi yang mendukung pemukim ilegal Israel di Tepi Barat. Saat ini ada sebanyak tiga pos pemukim ilegal dan empat organisasi yang berada di wilayah Palestina tersebut.
Dilansir The Guardian, Rabu (16/10/2024), Kantor Luar Negeri Inggris memberikan sanksi kepada mereka yang telah “mendukung dan mensponsori kekerasan terhadap masyarakat di Tepi Barat.”
Dikatakan telah terjadi peningkatan kekerasan pemukim yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan 1.400 serangan terhadap warga Palestina yang dicatat oleh PBB sejak Oktober 2023.
“Ketika saya pergi ke Tepi Barat awal tahun ini saya bertemu orang-orang Palestina yang komunitasnya telah menderita kekerasan mengerikan di tangan pemukim Israel,” kata Menteri Luar Negeri saat ini, David Lammy.
Kelambanan pemerintah Israel telah memungkinkan lingkungan ilegal untuk berkembang dan meningkatkan kekerasan di wilayah tersebut. Pemukim ilegal acapkali melakukan kekerasan dan menargetkan sekolah dan keluarga dengan anak-anak kecil.
Lammy bersumpah pembekuan aset lebih lanjut akan dikenakan untuk menghentikan “pelanggaran keji hak asasi manusia.”
Pos-pos terdepan yang mendapat sanksi adalah Tirzah Valley Farm, Meitarim dan Shuvi Eretz. Di antara organisasi yang terkena dampak adalah Amana, yang dianggap sebagai lengan pusat gerakan pemukim Israel dan sudah mendapat sanksi oleh pemerintah Kanada.
Amana telah terlibat dalam pembentukan banyak pemukiman dan pos-pos yang tidak sah melalui anak perusahaan Binyanei Bar Amana. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan 1 juta pemukim ke Tepi Barat.
Ini adalah paket sanksi ketiga terhadap pemukim yang telah diberlakukan oleh Kementerian Luar Negeri Inggris.
Di sisi lain, Inggris masih menahan diri dari menghukum dua anggota ekstremis pemerintah Israel karena rencana mantan menteri luar negeri David Cameron.
Cameron mengatakan kepada BBC bahwa ia bermaksud untuk menjatuhkan sanksi terhadap menteri keuangan Israel, Bezalel Smotrich, dan menteri keamanan nasional, Itamar Ben-Gvir. Namun ia mengatakan khawatir bahwa pemerintah Buruh tidak mengadopsi usulannya.
