Presiden Joko Widodo membangun Indonesia Sentris selama 10 tahun pemerintahannya dengan mendorong investasi dan pembangunan di Papua. Pembangunan itu termasuk diresmikannya pos lintas batas RI-Papua Nugini tahun 2017, kebijakan satu harga BBM, pembangunan Jalan Trans Papua, dan keberhasilan Papua menggelar PON pada 2021. Langkah tersebut dilakukan untuk pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.
Imam Soejoedi, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro di Kementerian Investasi/BKPM, mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu memiliki visi dan rencana aksi yang sejalan dalam memanfaatkan investasi di Papua. Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten diperlukan untuk menciptakan visi dan rencana aksi yang terintegrasi.
Pemerintah juga perlu bekerja sama untuk menyiapkan tenaga kerja lokal melalui program vokasi dan pelatihan. Hal ini akan membantu masyarakat Papua mendapatkan pendapatan yang lebih baik dan menjadi bagian dari tenaga kerja di industri besar yang berkembang di wilayah mereka. Selain itu, penting juga untuk mempersiapkan ekosistem ekonomi lokal agar perusahaan kecil dan menengah di Papua aktif dalam rantai pasok industri besar.
Tantangan geografis dan sosio-ekonomi Papua juga perlu diperhatikan. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur pendukung untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas SDM lokal. Dengan demikian, Papua tidak hanya akan menjadi penonton dalam arus investasi, tetapi juga menjadi aktor utama dalam kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.
