Pemerintah Provinsi Riau melakukan persiapan untuk Rapat Lintas Sektor yang akan dilaksanakan besok di Jakarta. Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau. Selasa, 22 Oktober 2024
Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) Rahman Hadi mengucapkan terima kasih kepada dinas terkait yang telah menyiapkan materi untuk menjadi bahan dalam pemaparan nantinya saat rapat lintas sektor.
“Ia menjelaskan bahwa Undang-undang Cipta Kerja ini semangatnya dulu menggabungkan semua undang-undang yang berhimpitan, serupa, tumpang tindih ataupun saling berkaitan diminimalisir sedemikian rupa.
“Kita akan menyesuaikan ini secara bertahap sebab RTRW merupakan sebuah keniscayaan, jadi tidak ada yang bisa dipedomani,” imbuhnya.
“Saya berharap rapat lintas sektor membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW besok bisa berjalan lancar,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Rakor Lintas Sektor merupakan forum pertemuan antara Pemerintah Provinsi Provinsi Riau dengan perwakilan dari Kementerian/Lembaga/Organisasi menjadi penentu dari proses percepatan RTRW Provinsi Riau menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Rapat Koordinasi Lintas Sektor dimaksud menjadi salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses Penetapan Perda RTRW Provinsi Riau sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Selanjutnya hasil rapat dimaksud menjadi dasar diterbitkannya Persetujuan Substansi dari Menteri ATR/BPN. Tahapan selanjutnya adalah Pembahasan Penyepakatan Ranperda dengan DPRD Provinsi, Evaluasi Ranperda oleh Menteri Dalam Negeri, setelah itu RTRW Provinsi bisa segera ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
Sebagai informasi, saat pertemuan untuk persiapan ekspos Pj Gubernur Riau pada rapat lintas sektor besok, turut hadir Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau M Job Kurniawan, Kadis PU Provinsi Riau Arif Setiawan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, Emri Juli Harnis, Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Yan Dharmadi serta dinas terkait lainnya. (Adv Pemprov Riau/Donni)
