Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk mereformasi subsidi sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya. Janji ini disampaikan secara tegas dalam pidato perdana setelah pelantikan di Gedung DPR/MPR pada tanggal 20 Oktober 2024.
Negara saat ini mengeluarkan lebih dari Rp300 triliun setiap tahunnya untuk subsidi, termasuk kompensasi karena pemerintah menahan kenaikan harga BBM Pertalite. Selain BBM, subsidi juga mencakup LPG, listrik, pupuk, dan bunga KUR.
Prabowo menegaskan perlunya mengubah sistem subsidi agar tepat sasaran, sehingga bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkannya. Ini penting karena subsidi saat ini seringkali tidak tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh siapa saja.
Dalam reformasi ini, Prabowo menyebutkan pentingnya penggunaan teknologi digital untuk memastikan subsidi benar-benar tersalurkan kepada keluarga yang membutuhkan. Dengan demikian, masalah kemiskinan dan gizi buruk yang telah lama menjadi permasalahan di Indonesia dapat teratasi.
Data dari BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sekitar 25,22 juta orang dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,03%. Prabowo ingin membenahi sistem subsidi agar lebih efektif dalam membantu masyarakat miskin.
Para ekonom juga mendukung langkah Prabowo ini, dengan menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi digital sangat penting dalam menyelenggarakan program subsidi yang transparan dan akuntabel. Dengan jumlah ponsel aktif yang mencapai 354 juta di Indonesia, teknologi dapat menjadi solusi efektif dalam mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
