Kemudian ekonom mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menggenjot hilirisasi berbagai komoditas di Indonesia. Namun, kebijakan yang telah diterapkan sejak masa Presiden Joko Widodo dianggap perlu sedikit dimodifikasi agar Indonesia tidak terlalu terlihat proteksionis.
Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damhuri, menilai pemerintah perlu merancang strategi dalam pelaksanaan hilirisasi. Menurutnya, cara pelaksanaan kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam menarik investasi asing.
Yose Rizal menyarankan agar program hilirisasi tidak hanya berorientasi pada produk-produk dalam negeri, tapi juga harus membangun rantai pasok dan nilai dari produk-produk Indonesia. Hal ini dianggap bisa menjadi jalan tengah antara memberikan nilai tambah pada komoditas Indonesia tanpa terlihat terlalu proteksionis oleh negara lain.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan program hilirisasi. Dalam rapat kabinet perdana di Istana Negara, Prabowo meminta para menteri untuk mengidentifikasi komoditas di Indonesia yang dapat dihilirisasi. Beliau yakin bahwa hilirisasi akan menjadi kunci untuk menciptakan kemakmuran di Indonesia.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty, juga menilai bahwa rencana hilirisasi yang dilakukan oleh Prabowo sudah tepat. Menurutnya, kebijakan ini sebaiknya diperluas ke komoditas-komoditas lain di luar hasil tambang, seperti sektor pangan, manufaktur, farmasi, dan petrokimia.
Telisa menekankan perlunya kajian lebih lanjut untuk memetakan potensi hilirisasi pada berbagai sektor tersebut. Hal ini menjadi tugas para menteri saat ini untuk memetakan potensi ini.
Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan program hilirisasi di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi perekonomian negara.
