Mahkamah Agung Rusia telah mengambil peran aktif dalam mendefinisikan status hukum mata uang kripto. Pengakuan aset digital termasuk kripto sebagai properti diberikan untuk proses pidana. Menurut Kantor berita resmi Rusia Tass, Ketua Mahkamah Agung Irina Podnosova membahas masalah tersebut dalam pertemuan baru-baru ini yang dihadiri oleh para hakim dan Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Irina Podnosova menjelaskan bahwa dengan penyebaran mata uang kripto dalam perekonomian, terjadi peningkatan kejahatan di mana mata uang digital digunakan untuk melakukan kejahatan, pendapatan kriminal, atau objek pelanggaran. Mahkamah Agung terlibat dalam menyusun inisiatif legislatif yang bertujuan untuk mengakui mata uang digital sebagai properti untuk keperluan proses pidana, dengan harapan dapat memperkuat kemampuan penegak hukum dalam menangani kejahatan terkait kripto.
Sebelumnya, Mahkamah Agung Rusia juga telah mengambil tindakan terkait mata uang kripto dalam proses hukum. Pada tahun 2019, pengadilan memutuskan bahwa mengonversi bitcoin menjadi rubel merupakan pencucian uang jika diperoleh melalui aktivitas ilegal, terutama dalam kasus yang melibatkan transaksi narkoba. Putusan ini menunjukkan bahwa mata uang kripto dapat termasuk dalam undang-undang anti pencucian uang yang berlaku.
Pada tahun 2021, pengadilan mengakui WMZ, mata uang elektronik yang digunakan dalam sistem Transfer Webmoney, sebagai objek hak sipil. Hal ini menjadi preseden bagi perlakuan hukum terhadap aset digital di Rusia. Upaya berkelanjutan Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan mata uang kripto ke dalam kerangka peradilan negara tersebut terus dilakukan.
Dengan peningkatan penggunaan mata uang digital dalam aktivitas kriminal di Rusia, upaya untuk memberikan definisi hukum yang lebih jelas semakin diperlukan. Dengan mengklasifikasikan mata uang kripto sebagai properti secara resmi, diharapkan otoritas dapat lebih efektif melacak, membekukan, dan menyita aset digital terlarang. Dalam konteks regulasi mata uang kripto di berbagai negara, langkah legislatif Rusia menunjukkan kebutuhan akan kejelasan hukum dalam keuangan digital yang semakin meningkat.
