Sebanyak 2.912 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) atau sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Condro, menjelaskan bahwa pola pengamanan yang diterapkan sangat ketat dan humanis guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan di sekitar gedung MK dan Monas. Pengamanan dilakukan dengan sinergi dari berbagai pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif. Personel Polri disiagakan di titik strategis tanpa membawa senjata api, sementara pengaturan lalu lintas diterapkan untuk menghindari kemacetan di sekitar lokasi sidang. Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan putusan akhir 40 perkara sengketa pilkada pada hari ini. Sidang putusan digelar di Ruang Sidang Gedung I MK dengan pleno dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo dan delapan hakim konstitusi lainnya. Dari 310 perkara yang diregistrasi awalnya, hanya 40 perkara yang dilanjutkan ke tahap pembuktian setelah putusan dismissal. Rincian putusan tersebut menunjukkan bahwa 270 perkara lainnya terhenti dengan berbagai alasan, seperti tidak dapat diterima, ditarik kembali, gugur, atau bukan kewenangan MK. Kirim artikel ini ANTARA 2025.
Penemuan Sidang Putusan PHPU di MK: Wawasan Menjanjikan!
