Pemerintah Maroko telah merencanakan regulasi untuk mengatur penggunaan aset kripto di negara tersebut. Gubernur Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, menyampaikan bahwa kerangka hukum ini bertujuan untuk mendorong inovasi keuangan sambil mengatur aset kripto. Pertemuan terakhir dewan BAM pada 2024 telah menetapkan bahwa regulasi kripto akan sejalan dengan rekomendasi G20 dan dapat mengatasi risiko yang terkait dengan aset kripto.
Jouahri juga menjelaskan bahwa Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) telah memberikan bantuan teknis dalam pengembangan kerangka regulasi tersebut. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara inovasi kripto dan lingkungan keuangan yang teratur dengan baik. Pemerintah Maroko berharap menjadi salah satu negara berkembang pertama yang memiliki undang-undang komprehensif untuk aset kripto dengan penerapan kerangka hukum ini.
Pemantapan regulasi ini diharapkan dapat membantu negara mengatasi tantangan keuangan dan ekonomi yang timbul dari digitalisasi sistem moneter. Proses penerapan regulasi melibatkan konsultasi publik, persetujuan parlemen, dan kabinet. Pada tahun 2023, Maroko menempati peringkat ke-13 dari 20 negara dengan penggunaan bitcoin terbesar, tetapi dalam laporan adopsi kripto global Chainalysis pada tahun yang sama, negara tersebut berada di peringkat ke-20 dalam adopsi kripto di dunia. Penyampaian informasi ini hanya sebagai informasi, dan keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca setelah melakukan analisis yang tepat.
