Pemuda Pancasila (PP) adalah organisasi paramiliter yang didirikan pada 28 Oktober 1959 oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Organisasi ini sebelumnya dikenal dengan nama Pemuda Patriotik, yang merupakan bagian dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang didirikan oleh tiga perwira tinggi TNI untuk melawan ancaman komunisme yang diwakili oleh PKI. Seiring dengan perkembangan IPKI, Pemuda Patriotik berubah menjadi Pemuda Pancasila. Selain itu, organisasi ini juga memiliki beberapa sayap seperti Buruh Pancasila, Tani Pancasila, dan Wanita Pancasila untuk menghadapi kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan PKI.
Pada era Orde Baru, IPKI berkembang menjadi partai politik dan ikut serta dalam Pemilu 1971. Namun, terjadi perpecahan internal yang menyebabkan IPKI bergabung dengan PDI, sementara Pemuda Pancasila lebih memilih bergabung dengan Golkar. Pada tahun 1981, digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Cibubur di mana Japto Soerjosoemarno terpilih sebagai Ketua Umum Pemuda Pancasila, dan memimpin organisasi ini hingga saat ini.
Pemuda Pancasila memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama pada 1965 saat kudeta yang membawa kejatuhan Presiden Soekarno. Organisasi ini dianggap sebagai pasukan pendukung militer dalam peristiwa pembantaian terhadap simpatisan PKI. Selama Orde Baru, Pemuda Pancasila merupakan organisasi yang mendukung kebijakan pemerintahan Soeharto dan memiliki hubungan dekat dengan Golkar.
Meskipun kontroversi melingkupi Pemuda Pancasila, organisasi ini juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan memiliki prestasi yang diakui secara nasional. Beberapa di antaranya termasuk pemecahan rekor MURI, inisiasi sajadah anti COVID-19, dan bantuan untuk korban erupsi Gunung Semeru. Dengan sejarah panjang dan kompleksnya, Pemuda Pancasila tetap menjadi salah satu elemen penting dalam dinamika sosial dan politik Indonesia.
