Pemerintah Indonesia mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada tanggal 24 Februari 2025 sebagai langkah untuk mengakhiri paradoks yang terjadi di Indonesia. Menurut Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Indonesia memiliki potensi alam yang melimpah, namun masih terdapat ketimpangan dan daerah tertinggal dalam pembangunan. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyelesaikan paradoks ini agar rakyat Indonesia dapat merasakan kesejahteraan yang layak.
Dengan pendirian Danantara, Indonesia akan fokus pada pengendalian industri strategis sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal untuk kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama lembaga investasi yang baru ini. Sebagian besar sumber daya alam Indonesia diekspor mentah sehingga nilai tambahnya belum maksimal bagi rakyat Indonesia sendiri.
Melalui Danantara, nikel dan kobalt akan dihilirisasi, kecerdasan buatan dikembangkan, dan kilang minyak serta industri pendukung akan diciptakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Badan ini akan mengelola aset Indonesia senilai Rp 14.000 triliun dan diharapkan dapat mempercepat pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Peluncuran Danantara dianggap sebagai hadiah ulang tahun Indonesia yang ke-80, dengan harapan dapat membantu negara melompat ke negara maju dengan kesejahteraan merata. Hilirisasi dijadikan sebagai upaya percepatan pembangunan yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang merata dalam kesejahteraannya.
