Bank sentral Korea Selatan menegaskan bahwa kebijakan mereka sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF). IMF merekomendasikan bahwa aset cadangan harus memiliki likuiditas yang tinggi, mudah diperdagangkan, dan memiliki peringkat investasi yang stabil.
Menurut Bank Korea, Bitcoin dianggap tidak memenuhi kriteria tersebut karena tingkat volatilitas dan risiko yang tinggi, terutama dalam kondisi pasar yang tidak stabil. Keputusan ini terlihat bertentangan dengan arah kebijakan regulasi kripto yang mulai mengendur di Korea Selatan, dimana negara tersebut sedang merencanakan pelonggaran aturan terkait perdagangan mata uang kripto bagi institusi keuangan setelah sebelumnya memberlakukan larangan yang ketat.
Di tingkat global, beberapa negara seperti Republik Ceko dan Brasil sedang mempertimbangkan untuk memasukkan aset digital ke dalam cadangan mereka, sementara Jepang, Swiss, dan Uni Eropa masih menganggap Bitcoin sebagai aset berisiko tinggi namun tetap memberikan ruang bagi penggunaannya di sektor keuangan. Berbeda dengan negara lain, Amerika Serikat telah membentuk Cadangan Bitcoin Strategis yang berisi aset digital yang disita oleh pemerintah federal melalui perintah eksekutif pada bulan Maret.
Dari perbedaan pendekatan ini, terlihat bahwa berbagai negara memiliki pandangan yang beragam mengenai peran Bitcoin dalam sistem keuangan nasional mereka. Hal ini menunjukkan kompleksitas dari regulasi kripto di tingkat global dan bagaimana setiap negara merespons tren yang berkembang.
