Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, bersikeras bahwa kuota impor untuk komoditas atau bahan baku harus adil dan tidak mendiskriminasi atau hanya menguntungkan beberapa perusahaan besar. Dalam sebuah forum ekonomi dengan Presiden Indonesia di Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa penentuan kuota impor yang hanya menguntungkan sejumlah perusahaan tertentu tidaklah masuk akal. Ia telah memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghilangkan mekanisme kuota impor yang dapat menghambat neraca perdagangan negara.
Keputusan ini diambil sebagai tanggapan atas kekhawatiran yang diutarakan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang tengah mencari keseimbangan dalam hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah pemberlakuan tarif balas dendam selama pemerintahan Donald Trump. Shinta Kamdani, Ketua Apindo, mengungkapkan bahwa pemerintah AS ingin mengurangi defisit perdagangannya dengan Indonesia, terutama dalam komoditas seperti kapas dan jagung.
Dalam upaya untuk memastikan impor tersebut dapat langsung berguna bagi industri dalam negeri, Apindo bersama Prabowo meminta agar impor komoditas tersebut langsung dialokasikan ke industri yang membutuhkannya, tanpa melibatkan pihak ketiga. Langkah ini diharapkan dapat memotong akar permasalahan yang ada dalam mekanisme impor yang tengah berjalan. Prabowo Subianto dan pemerintahnya terus bekerja untuk memastikan bahwa kebijakan impor yang diambil dapat memberikan manfaat yang adil serta berkelanjutan bagi semua pihak terkait.
