![](https://tribunmerdeka.biz/wp-content/uploads/2025/04/menteri-keuangan-sri-mulyani-memberi-pidato-di-acara-sarasehan-ekonomi-bersama-presiden-ri-dengan-te.jpeg; charset="utf-8" "menteri-keuangan-sri-mulyani-memberi-pidato-di-acara-sarasehan-ekonomi-bersama-presiden-ri-dengan-te.jpeg-charsetutf-8")
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Maret 2025 telah mencapai Rp 104,2 triliun, setara dengan 0,43% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini sekitar 16,9% dari target defisit APBN tahun 2025 yang sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, menegaskan keseriusan untuk menjaga APBN dengan prinsip prudent dan transparan dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
Defisit APBN tersebut disebabkan oleh pendapatan negara sebesar Rp 516,1 triliun, yang masih 17,2% dari target tahun ini sebesar Rp 3.005,1 triliun, dan belanja negara sebesar Rp 620,3 triliun yang mencapai 17,1% dari target Rp 3.621,3 triliun. Pendapatan negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 400,1 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 115,9 triliun. Sedangkan belanja negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah.
Meskipun defisit APBN mencapai Rp 104,2 triliun, surplus keseimbangan primer tercatat sebesar Rp 17,5 triliun atau 27,7% di bawah target defisit. Realisasi pembiayaan anggaran hingga Maret 2025 adalah sebesar Rp 250 triliun atau 40,6% dari target defisit APBN 2025. Sri Mulyani memastikan pentingnya menjaga keseimbangan APBN untuk kestabilan ekonomi Indonesia. Seluruh realisasi pendapatan dan belanja APBN menjadi sorotan untuk menjaga keseimbangan fiskal negara.
