Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perintah untuk menghapus kuota impor, terutama untuk komoditas yang penting bagi kehidupan masyarakat, seperti daging sapi. Hal ini disampaikan dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Prabowo menekankan pentingnya melakukan impor secara netral tanpa diskriminasi terhadap perusahaan tertentu.
Menanggapi perintah tersebut, Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa penghapusan kuota impor bukanlah perkara yang mudah, dan harus mempertimbangkan keseimbangan antara industri hulu dan hilir. Pengamat pertanian, Khudori, menjelaskan bahwa perintah Prabowo merupakan langkah pemerintah untuk melindungi produsen dalam negeri tanpa harus menggunakan kuota.
Perintah ini tidak dimaksudkan untuk membanjiri pasar dengan impor, tetapi untuk mengamankan petani, peternak, pekebun, dan nelayan dari persaingan produk impor yang tidak sehat. Khudori juga menyoroti dampak negatif dari pembatasan kuota impor, seperti kesempatan favoritisme dan potensi korupsi. Dia menyarankan solusi alternatif untuk menggantikan sistem kuota impor, yaitu menggunakan tarif impor yang lebih transparan dan adil.
Prabowo meminta Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk menghilangkan kuota impor agar tidak ada lagi diskriminasi dalam impor. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha dalam melakukan impor tanpa harus melalui kuota. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi potensi korupsi dan memastikan perlindungan bagi produsen domestik.
