Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Kampar mengadakan rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024. Anggota DPRD Kampar menyampaikan pandangannya melalui juru bicara Fraksi, salah satunya dari Fraksi partai PPP PKS. Fraksi PPP PKS menerima LKPJ Kepala Daerah tahun 2024 dengan beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, seperti persoalan tunda bayar dan pembayaran gaji para guru. Mereka juga menyoroti masalah Plt Kepala Desa yang tidak berdomisili di daerah tersebut dan keadaan jalan menuju desa wisata yang perlu diperbaiki. Selain itu, Fraksi PPP PKS juga menganggap masih banyaknya Plt Kepala Sekolah dapat mengganggu pencairan dana BOS yang diperuntukkan untuk pendidikan. Mereka berharap agar pandangan mereka dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah untuk kemajuan Kabupaten Kampar.
DPRD Kampar Fraksi PPP PKS Sorot Isu Penting, Gelar Rapat Paripurna LKPJ KDH
