Cegah Bocor APBN-APBD dengan Sistem Canggih Menteri PANRB

Menteri PANRB Rini Widyantini mengungkap bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berhasil mencegah potensi kebocoran anggaran sebesar Rp 128,5 triliun selama periode 2023 hingga 2024. Melalui SAKIP, manajemen kinerja dari pemerintah pusat hingga daerah dikonsolidasikan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) untuk memastikan pelaksanaan program reformasi birokrasi berlangsung dengan baik. Rini juga menyatakan komitmennya untuk memperkuat sistem ini melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), yang akan mendorong sinergi antara berbagai instansi untuk mencapai target pembangunan nasional secara efektif dan efisien.

Selain itu, hasil evaluasi Indeks RB untuk tahun 2024 menunjukkan peningkatan kinerja reformasi birokrasi di berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat teratas dalam indeks RB, sedangkan Pemerintah Daerah Kota Surabaya meraih peringkat terbaik di tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, pemerintah telah mulai melaksanakan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 dengan visi menciptakan birokrasi kelas dunia melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi, dan tata kelola adaptif berbasis manusia.

Dalam upaya memperkuat reformasi birokrasi, Kementerian PANRB juga telah menyiapkan program strategis seperti pemerintah digital dan transformasi pelayanan publik. SAKP akan terus mendorong sinergi antara kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional secara kolaboratif. Transformasi digital pemerintah juga dipercepat untuk menciptakan sistem yang fokus pada dampak dan penciptaan nilai publik. Tujuan utama dari program reformasi ini adalah menciptakan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk lebih mendukung kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Source link