Prabowo Kritik ‘Birokrat Pintar’ Soal Aset Negara yang Hilang

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyoroti masalah banyaknya aset negara yang belum tercatat dalam Sidang Kabinet Paripurna. Dalam pidatonya, Prabowo membicarakan aset Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan nilai aset dalam pengelolaan sebesar US$ 982 miliar. Namun, dia merasa bahwa aset negara seperti area Gelora Bung Karno, Senayan, memiliki nilai yang seharusnya lebih tinggi dari taksiran 10 tahun yang lalu.

Prabowo juga menegaskan bahwa tanah, air, dan semua kekayaan yang terdapat di Indonesia seharusnya dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 1945. Salah satu contoh aset negara lain yang disoroti adalah kawasan Kemayoran, di mana banyak lahan dikuasai oleh pihak lain selama puluhan tahun.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memeriksa konsesi tanah yang Hak Guna Bangunan maupun Hak Guna Usaha yang sudah jatuh tempo. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah hilang dan meningkatkan kontrol terhadap aset negara.

Pernyataan Prabowo ini mencerminkan keprihatinan akan manajemen aset negara yang buruk dan bahkan ada dugaan bahwa ada birokrat yang sengaja menyembunyikan aset negara. Dengan demikian, langkah-langkah strategis perlu diambil untuk melakukan penelusuran, pengelolaan, dan pengembalian aset negara yang seharusnya menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Melalui upaya ini, diharapkan kejelasan dan transparansi mengenai aset negara dapat ditingkatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan negara serta masyarakat.

Source link