PAM Jaya memastikan siapa pun yang terlibat dalam praktik pungli di perusahaannya akan dipecat dengan tidak hormat. Sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran masyarakat, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menuntut penindakan tegas terhadap praktik pungli yang terjadi pada instalasi atau pemasangan baru pipa PAM Jaya. Komisi C juga mendesak tindakan penegakan hukum terhadap oknum yang terlibat dalam pungutan liar tersebut.
Suhud Alynudin menegaskan bahwa beberapa anggota DPRD DKI Jakarta telah menerima laporan terkait pungli yang dilakukan oleh oknum PAM Jaya, yang telah mengganggu masyarakat. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap PAM Jaya, Komisi C DPRD meminta agar tindakan tegas diambil terhadap mereka yang terlibat dalam praktik pungli.
Dalam konteks ini, Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, menegaskan bahwa program penyambungan pipa baru tidak dikenakan biaya, terutama bagi kelompok yang masuk dalam kategori sosial dan rumah tangga. Arief juga menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat dalam praktik pungli di perusahaan akan dipecat dengan tidak hormat.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, juga mendapat aduan terkait pungli tersebut, di mana petugas lapangan meminta biaya kepada warga yang menyambung air bersih gratis. Dengan adanya laporan-laporan ini, diharapkan tindakan tegas akan diambil untuk memastikan layanan PAM Jaya tetap dapat dipercaya oleh masyarakat.
