Mantan Kanselir Jerman Angela Merkel memperingatkan bahwa kebijakan imigrasi dan pengendalian perbatasan yang semakin ketat dapat mengancam Uni Eropa. Pernyataan Merkel ini merespons kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kanselir Friedrich Merz, yang melarang pengajuan suaka di perbatasan darat Jerman. Kebijakan ini merupakan perubahan drastis dari kebijakan “pintu terbuka” yang diterapkan Merkel pada tahun 2015 saat krisis pengungsi mencapai puncaknya.
Merkel menekankan bahwa aturan terkait imigrasi dan perbatasan harus diatur melalui kesepakatan bersama di tingkat Uni Eropa untuk menghindari kemungkinan kerusakan yang bisa terjadi. Ia juga menyoroti bahwa kebijakan baru ini bisa mengganggu kebebasan bergerak dalam Uni Eropa dan integritas kawasan Schengen. Meskipun kebijakan tersebut memberikan pengecualian untuk beberapa kelompok rentan, langkah ini tetap menuai kontroversi baik di dalam negeri Jerman maupun di antara negara-negara anggota Uni Eropa.
Kebijakan imigrasi yang lebih ketat ini menjadi bagian dari janji kampanye Kanselir Merz menjelang pemilu dini Februari lalu, sebagai tanggapan terhadap popularitas partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) yang menentang imigrasi. Sejumlah pihak dalam pemerintahan mencari dasar hukum untuk melarang secara resmi AfD, yang kembali dinyatakan sebagai “entitas ekstremis” oleh Badan Intelijen Dalam Negeri Jerman.
Meski kebijakan baru ini mendapat kritik tajam, kepala kepolisian federak Jerman mengungkapkan tantangan praktis yang dihadapi dalam penerapan aturan tersebut. Data Uni Eropa menunjukkan bahwa Jerman tetap menjadi tujuan utama pencari suaka di kawasan, menegaskan persepsi publik tentang beban migrasi yang dihadapi Jerman. Dengan kebijakan sekarang, Jerman mengubah arah pendekatan Merkel tahun 2015 yang membolehkan banyak pengungsi masuk. Merkel sendiri menegaskan pentingnya koordinasi Eropa dalam menangani isu imigrasi, untuk menjaga eksistensi proyek Eropa yang telah dibangun selama ini.
