Kemandirian Antariksa: Mendesaknya Strategi Nasional Indonesia
Dalam konteks persaingan geopolitik di luar angkasa yang semakin ketat, penting bagi Indonesia untuk segera merumuskan strategi nasional yang tidak hanya mengedepankan teknologi, tetapi juga kepentingan jangka panjang bangsa. Hal ini menjadi sorotan dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP UI, Selasa (27/5/2025), dengan berbagai pakar lintas sektor hadir.
Dalam diskusi tersebut, pentingnya mencapai kemandirian antariksa Indonesia disoroti sebagai syarat mutlak untuk kedaulatan dan daya saing bangsa. Dalam hal ini, penguasaan teknologi antariksa merupakan elemen penting yang harus diperhatikan secara serius. Indonesia, yang telah mengawali perjalanan keantariksaan sejak 1960-an, kini menghadapi tantangan besar dalam tata kelola program antariksa, pendanaan yang terbatas, serta arah kebijakan yang belum solid setelah integrasi LAPAN ke dalam BRIN.
Adapun Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menekankan bahwa ruang antariksa kini memiliki signifikansi strategis yang setara dengan darat, laut, dan udara. Oleh karena itu, Indonesia tidak bisa lagi bersikap pasif di tengah rivalitas global dan militerisasi di orbit antariksa. Revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional diusulkan sebagai langkah penting untuk koordinasi lintas sektor guna memastikan pengelolaan antariksa yang efektif.
Dalam konteks kemandirian antariksa, ketergantungan Indonesia pada negara lain dalam hal akses data, teknologi, dan peluncuran satelit menjadi sorotan. Kemandirian antariksa dinilai penting sebagai prasyarat untuk ketahanan nasional dan kesejahteraan, terutama dalam pelayanan publik di daerah terpencil, mitigasi bencana, serta perlindungan perbatasan. Diperlukan pembangunan ekosistem antariksa nasional yang kokoh untuk mengejar konstelasi satelit LEO sebagai tulang punggung space economy.
Dalam pandangan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Dave Laksono, penguasaan antariksa menjadi indikator kekuatan geopolitik dan ekonomi global. DPR RI memandang antariksa sebagai pilar strategis ketahanan nasional dan mendorong RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) sebagai langkah awal menuju tata kelola antariksa yang berdaulat. Meski demikian, keterbatasan pemahaman publik terkadang menyebabkan minimnya kebijakan prioritas negara terhadap pembangunan kemandirian antariksa.
Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Kedeputian Bidang Infrastruktur di Kementerian PPN/Bappenas, Yusuf Suryanto, menekankan bahwa kemandirian antariksa membutuhkan kerangka pembiayaan yang kuat, institusi yang adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten. Meski Indonesia memiliki posisi geografis strategis, investasi antariksa masih tertinggal dan perlu diperhatikan lebih lanjut.
Diskusi ini menyimpulkan bahwa langkah nyata dan komitmen kuat diperlukan agar Indonesia dapat menjadi pemain aktif dalam space economy global. Tanpa strategi nasional yang komprehensif, Indonesia hanya akan menjadi penonton dalam perlombaan antariksa global. Oleh karena itu, perlunya aksi konkret dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan kemandirian antariksa Indonesia.
Sumber: Mendorong Kemandirian Antariksa: Urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Persaingan Global
Sumber: Indonesia Di Persimpangan Orbit: Mendesak Strategi Antariksa Nasional Di Tengah Rivalitas Global
