Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kini telah ditingkatkan oleh Polda Metro Jaya dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Hal ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi menyatakan bahwa dalam perkara tersebut ditemukan dugaan peristiwa pidana, sehingga prosesnya dinaikkan ke penyidikan. Tidak hanya itu, laporan dari sejumlah Polres juga turut ditarik dan ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga kasusnya juga ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
Dalam kasus ini terdapat dua peristiwa besar, yaitu pencemaran nama baik dan penghasutan yang melibatkan UU ITE. Laporan tersebut segera diproses secara hukum setelah pelapor mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam proses klarifikasi. Saat ini, empat laporan polisi telah mencapai tahap penyidikan, setelah laporan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Depok ditarik.
Polda Metro Jaya masih akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Jokowi dengan mengirimkan surat panggilan kepada para saksi dan terlapor. Sebanyak 49 saksi telah diperiksa dalam tahap penyelidikan sebelumnya. Proses pemeriksaan akan melibatkan saksi-saksi yang mengetahui, mendengar, dan melihat peristiwa terkait, termasuk dari pihak terlapor. Penanganan kasus ini tetap dilakukan dengan proses hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan.
Kepolisian akan terus melakukan proses penyidikan dan pemeriksaan untuk mengungkap kebenaran terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kontroversi seputar kasus ini masih menjadi sorotan dan kehadiran online telah menguatkan perhatian masyarakat terhadap perkembangan selanjutnya.
Dengan demikian, peningkatan kasus atas tuduhan ijazah palsu Jokowi menjadi bagian dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwajib. Sesuai dengan prinsip keadilan, proses hukum tersebut harus dilakukan berdasarkan bukti dan fakta yang ada agar keputusan yang diambil benar-benar adil dan tepat.
