Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, memberikan instruksi kepada instansi terkait untuk mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran mutu beras atau beras oplosan. Dia menegaskan pentingnya evaluasi dan penindakan terhadap kesalahan yang ditemukan, seperti yang disampaikannya setelah meninjau kebakaran di Jalan Kutilang, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Rano juga memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bersikap transparan dan memeriksa masalah ini secara objektif dengan melakukan audit dan pemeriksaan internal oleh Inspektorat DKI Jakarta.
Di sisi lain, DPRD DKI Jakarta berencana memanggil BUMD FS yang diduga terlibat dalam kasus beras oplosan untuk memberikan penjelasan tentang mutu beras yang dijual. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menegaskan pentingnya memberikan sanksi tegas jika FS terbukti mengoplos beras dengan mutu di bawah standar premium. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen agar tidak merugi saat membeli beras dengan harga premium namun mendapatkan produk dengan mutu medium.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian telah mengungkapkan bahwa beras bermerek dari sejumlah pihak yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar mutu beras premium. Pengujian laboratorium di lima lokasi berbeda juga menunjukkan bahwa produk tersebut dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), yang dapat merugikan konsumen. Dalam hal ini, langkah-langkah tegas harus diambil untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dijual di pasaran.
