TIGA calon presiden (capres) yang akan bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 telah memberikan gambaran mengenai arah kebijakan luar negeri mereka di CSIS Jakarta tanggal 7, 8 dan 13 November 2023 yang lalu. Tulisan ini memberikan penilaian (assessment) mengenai arah kebijakan luar negeri mereka dengan berdasar pada pidato dan tanya jawab dalam forum tersebut. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti: kejelasan operasionalisasi konsep yang mereka tawarkan, kejelasan arah kebijakan yang mereka tawarkan, dan keterukuran kebijakan yang mereka tawarkan. Meski demikian, tulisan ini tidak membandingkan pidato dan tanya jawab ketiga capres.
Anies Baswedan, capres nomor urut 1, menawarkan strategi politik luar negeri yang disusun secara lengkap dari tataran visi dan diturunkan hingga operasionalisasi rencana jangka panjang, menengah, dan pendek. Anies membingkai kebijakan luar negerinya dengan konsep “kekuatan cerdas berbasis nilai” atau “value-based smart power”. Anies melihat perlunya melakukan reorientasi kebijakan luar negeri yang berdasarkan pada nilai-nilai yang sebagai panduan kebijakan luar negeri dan pelaksanaan praktisnya. Tawaran tersebut mendorong keterlibatan aktif Indonesia, baik negara maupun publik, untuk hadir, berpartisipasi, dan terlibat dalam berbagai isu internasional. Anies juga meletakkan pemikiran tersebut dalam konteks tantangan saat ini, seperti perlambatan ekonomi, urgensi krisis iklim, meningkatnya ketegangan global, serta regresi demokrasi. Langkah prioritas Anies diberikan pada pemulihan institusi negara melalui penyehatan demokrasi, memastikan kebebasan pers, dan pemberantasan korupsi. Fokus perhatian yang lebih khusus dia berikan di bidang ekonomi dengan mengusung strategi “kemajuan ekonomi berkeadilan” yang dijabarkan dalam strategi reindustrialisasi, pembangunan pusat-pusat ekonomi baru, dan upaya navigasi pakta ekonomi yang mendukung kerja sama di antara negara-negara berkembang. Anies juga menawarkan strategi untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai daya tawar (leverage) Indonesia melalui akselerasi transisi energi sesuai keunggulan lokal, optimalisasi perdagangan karbon, diplomasi keadilan ekologis dan keadilan iklim internasional, kerja sama dalam isu keberlanjutan, serta transisi energi yang memanusiakan. Strategi-strategi di bidang ekonomi ini diterjemahkan ke dalam langkah-langkah prioritas merealisasikan ekonomi dan investasi berkelanjutan serta mewujudkan ekonomi hijau. Bagi Anies, prioritas segera atau jangka pendek akan diletakan pada pemerataan pembangunan dan mitigasi adaptasi berkeadilan; sementara priritas jangka menengah dan panjang di bidang ekonomi bertumpu pada reindustrialisasi dan transisi energi yang memanusiakan. Di bidang keamanan, strategi Anies adalah meningkatkan pertahanan adaptif dalam menangani ancaman. Strategi tersebut dijabarkan Anies dengan langkah meletakkan ASEAN sebagai garda terdepan di Indo-Pasifik, memastikan pengadaan new essential force, yaitu alutsista yang berorientasi fungsi dan teknologi, dan penguatan diplomasi maritim. Dalam jangka pendek, langkah utamanya adalah memperkuat pertahanan dan menegakkan kedaulatan sedangkan prioritas jangka menengah dan panjang adalah perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Di bidang sosial-budaya, Anies memilih strategi meningkatkan brand Indonesia yang dijabarkan dalam berbagai langkah turunan, seperti: promosi budaya, kreasi, dan kuliner Indonesia, pelibatan diaspora Indonesia untuk promosi brand Indonesia, serta meningkatkan diplomasi pendidikan, riset, dan teknologi. Untuk mendukung strategi tersebut, Anies memilih langkah prioritas untuk menduniakan Indonesia dengan melibatkan diaspora dan menjamin kebebasan dan akses pers. Anies juga menekankan pada diplomasi proaktif dengan aktif dalam panggung dunia, melakukan perlindungan WNI di luar negeri, dan menjadi penggerak diplomasi dan bantuan perdamaian. Untuk strategi tersebut, langkah prioritas yang diambil adalah memperjuangkan kepentingan nasional dengan secara proaktif menjadi bagian dari penyusunan agenda dunia dan menduniakan Indonesia dengan efisiensi fungsi strategis dari korps diplomatik.
Prabowo Subianto, capres nomor urut 2, menawarkan kebijakan luar negeri Indonesia yang berfokus pada Good Neighbor Policy. Prabowo melihat pentingnya bagi Indonesia untuk berperan sebagai tetangga yang baik bagi negara-negara di sekitarnya. Prabowo menyebutkan prinsip “one thousand friends too few, one enemy too many” yang merefleksikan arah rencana strategi kebijakan luar negeri Indonesia untuk menjalin hubungan baik dan meminimalisir konflik dengan negara-negara lain. Prabowo mengambil contoh keberhasilan negara-negara Timur untuk memberantas kemiskinan dan menyebutkan bahwa sudah waktunya bagi Indonesia untuk melihat contoh kesuksesan dari negara-negara di luar Barat terkait usaha mereka dalam memberantas kemiskinan. Prabowo juga menegaskan bahwa kebijakan luar negerinya akan tetap berpegang kepada prinsip bebas-aktif dan tetap menjadikan Indonesia sebagai negara yang non-block dan non-aligned. Prabowo juga akan secara aktif mempromosikan dialog, perdamaian, kompromi di berbagai bidang dalam kerjasama internasional. Dalam menjalankan kerja sama dengan negara-negara besar, Prabowo menjamin sikap non-aligned Indonesia akan diterjemahkan juga dalam bentuk keterbukaan untuk bekerjasama dengan pihak manapun yang sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.
Ganjar Pranowo, capres nomor urut 3, memaknai kembali prinsip politik bebas aktif, Ganjar memaparkan lima rencana prioritas politik luar negeri Indonesia dalam merespon berbagai permasalahan global yang sedang terjadi, yaitu: menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, menciptakan kemandirian energi, membangun kedaulatan maritim, mendorong industrialisasi, dan memberikan perlindungan WNI. Kelima rencana prioritas ini yang dipaparkan Ganjar tersebut menjadi semakin penting karena ketidakpastian situasi internasional, situasi domestik Indonesia, dan potensi yang Indonesia miliki.
Dari paparan ketiga capres tersebut nampak bahwa Anies memiliki konsep yang teroperasionalisasi dengan baik dari hulu hingga hilir. Bangunan logika dari arah kebijakan luar negeri yang dipaparkan Anies nampak runtut. Di sisi lain, tawaran Prabowo lebih terarah dengan memberikan penekanan pada bangunan utama kebijakan luar negerinya. Fokus pada kawasan yang bertetangga dengan Indonesia dan arah menjadikan Indonesia sebagai pemimpin nampak jelas dalam logika kebijakan luar negeri yang dia tawarkan. Kekuatan tawaran Ganjar ada pada keterukuran dalam program-program prioritas yang dia tawarkan. Tulisan ini tidak berupaya untuk menilai apakah tawaran mereka berbasis pada data yang memadai dan tidak pula menyimpulkan bahwa pidato mereka di forum tersebut menjadi indikator tunggal dalam memahami kebijakan luar negeri yang akan mereka ambil jika mereka memenangkan pilpres. Namun yang pasti, para capres sudah memberikan tawaran dan pilihan ada pada publik Indonesia untuk menentukan mana yang akan dipilih sebagai presiden Indonesia selanjutnya. Editor: Muhammad Fida Ul Haq
