Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilakukan dengan hati-hati. Penempatan program yang tidak sesuai dan berlebihan dapat membuat APBN bermasalah.
Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh Sri Mulyani di Jakarta pada Rabu (11/6/2024). Hal ini bermula dari pertanyaan Anggota DPD RI Tamsil Linrung. Saat rapat kerja dengan Sri Mulyani, Tamsil mengungkapkan kekhawatiran terkait kejelasan terhadap APBNP yang akan dilakukan terhadap APBN 2025 serta apakah hal tersebut telah sesuai dengan pengetahuan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan saat ini.
Tamsil mengkhawatirkan bahwa APBNP dilakukan hanya untuk melaksanakan program-program yang merupakan janji politik pemerintah yang akan datang, seperti program makan siang gratis dan pembangunan IKN yang belum jelas pembiayaannya sehingga dapat menghambat proyek tersebut.
Merespons hal ini, Sri Mulyani menjelaskan bahwa mekanisme APBNP telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang memberikan wewenang kepada presiden terpilih untuk melakukan perubahan terhadap APBN yang telah disusun oleh pemerintahan Jokowi untuk tahun 2025.
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa APBN harus dikelola dengan baik dan dijaga keberlangsungannya untuk pembangunan jangka panjang. Ia memperingatkan bahwa jika APBN hanya dijalankan untuk program tanpa perhatian yang memadai, hal tersebut dapat menciptakan krisis bagi negara tersebut.
Dia juga memberi contoh bahwa Argentina mengalami krisis ekonomi karena APBN tidak dikelola dengan baik sehingga negara itu terjebak dalam middle income trap. Sri Mulyani menekankan pentingnya menjaga APBN agar berkelanjutan dan tidak mengalami defisit yang dapat membahayakan negara.
Dalam konteks ini, Sri Mulyani berharap agar proses pengelolaan APBN dilakukan dengan baik dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menghindari krisis ekonomi yang dapat terjadi akibat dari ketidakseimbangan APBN.
