Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju agar tidak membuat kebijakan-kebijakan ekstrem, terutama yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, dalam Sidang Kabinet Paripurna terakhir. Jokowi menekankan pentingnya menjaga situasi kondusif demi kestabilan dalam pembangunan, guna menghindari gejolak yang dapat berdampak pada pemerintahan berikutnya, termasuk pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.
Belum jelas kebijakan ekstrem apa yang dimaksud oleh Presiden Jokowi, namun salah satu rencana kebijakan yang akan memengaruhi masyarakat luas adalah pengetatan Penggunaan BBM subsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa aturan terkait penggunaan BBM jenis tertentu masih dalam pembahasan dan belum ada keputusan final.
Bahlil menegaskan agar publik tidak berspekulasi terlalu dini mengenai kebijakan tersebut, karena masih butuh waktu untuk pengembangan lebih lanjut. Rencananya, aturan tersebut akan diberlakukan mulai tanggal 1 Oktober 2024 sesuai Peraturan Menteri ESDM yang akan diterbitkan.
Jokowi dan Bahlil menekankan pentingnya kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam pemberian subsidi BBM kepada masyarakat yang berhak menerima. Semua keputusan akan diumumkan secara resmi setelah aturan resmi dikeluarkan dan melalui proses sosialisasi yang tepat.
Sebelumnya, Bahlil menargetkan penerapan aturan ini di tanggal 1 Oktober 2024, namun hal ini masih dalam proses pembahasan dan sosialisasi lebih lanjut.
