Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana mengembalikan kejayaan industrialisasi Indonesia, sebagaimana yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Tim pemerintahan Prabowo menganggap, industrialisasi menjadi kunci untuk mencapai ambisi Prabowo Subianto membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%, dari yang saat satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo stagnan di kisaran 5%.
“Kalau kita runut ke belakang kita pernah mengalami tumbuh 8%, lima kali dalam pemerintahan orde baru (orba),” kata Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah saat menghadiri UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta, dikutip Jumat (27/9/2024).
Burhanuddin, yang merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008 saat itu juga mengenang era kejayaan industrialisasi saat masa pemerintahan Soeharto. Ia mengatakan, pada 1996 kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa mencapai 29%.
“Hampir kita 30%. Kalaulah kita sampai 30%, kita dapat predikat negara industri karena UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) mengklasifikasi kalau 30% ke atas kita negara industri, 20%-30% industrializing country, kurang dari 20% pra industri,” ucapnya.
Sayangnya, sejak saat itu hingga kini, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Indonesia kian merosot, dan telah masuk kategori pra industri dengan kisaran 18%. Maka, yang terjadi sekarang kata Burhanuddin ialah deindustrialisasi, padahal Indonesia belum mampu menjadi negara berpendapatan tinggi.
“18% itu angka tahun 71, pada saat awal-awal pemerintah Soeharto dulu, sehingga ini sangat menyulitkan kita, apalagi dengan situasi sekarang, barangkali ada 48% barang manufaktur dibuat oleh China dengan kualitas lebih baik dan harga murah,” ucap Burhanuddin.
Untuk mengembalikan masa kejayaan industri era Soeharto itu, Burhanuddin memastikan pemerintahan Prabowo akan melakukan perbaikan struktural secara menyeluruh. Salah satunya ialah dengan membuat kebijakan yang mendukung iklim usaha, perbaikan pendidikan sumber daya manusia Indonesia, hingga menjadikan pihak swasta dalam mendukung pembangunan.
“Karena itu let swasta melakukan itu, pemerintah hanya coba bangun kebijakan yang kondusif bagi investasi, kita harus tarik investasi asing betul, karena gross domestic saving kita mungkin bolongnya 10% dari PDB, kita juga ingin lihat supaya surplus ekspor juga bisa ditempatkan di dalam negeri,” ujarnya.
