Jakarta, CNBC Indonesia- Penerimaan pajak hingga akhir Maret 2024 anjlok 8,8% (yoy) mencapai Rp393,9 triliun atau 19,81% dari target dalam Anggaran Pendapatan
Tag: apbn
Mengapa APBN 2024 Diramal Tidak akan Sehebat Tahun 2023?
Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 akan lebih kecil daripada tahun 2023. Hal ini dikatakan
Setoran Negara Turun, APBN Masih Berlebih Tipis Rp8,1 T
Jakarta, CNBC Indonesia – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Maret 2024 masih mencatat surplus sebesar Rp8,1 triliun atau 0,04%
Gambaran Tantangan Berat Pemerintah Baru dalam Bidang Ekonomi
Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid menyatakan bahwa tantangan ekonomi Indonesia ke depan masih akan berat.
Sri Mulyani Targetkan Pencairan Dana Rp540 T pada Akhir 2023
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa mereka akan mencairkan anggaran sebesar Rp 540 triliun dalam dua pekan terakhir tahun ini. Anggaran tersebut akan
Anies Mendapatkan Kritik dan Revisi Mendadak Terhadap UU
Proyek mega Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menjadi sorotan dalam Pemilihan Presiden 2024. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memiliki sikap
Anggaran Prabowo Kini Terbesar, Setelah Ditambahkan Jokowi sebesar Rp65 T!
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menambah anggaran jumbo ke sejumlah kementerian atau lembaga pada tahun depan. Salah satu yang terbesar ialah
WTO Menerima Permintaan RI untuk Membatalkan Impor Beras dari China
Badan Pangan Nasional mengungkap bahwa Indonesia membatalkan rencana impor 1 juta ton beras dari China. Alasan pembatalan tersebut adalah harga beras yang
Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Menjaga Stabilitas Inflasi dan Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
Pengendalian Inflasi Pemerintah Berhasil, Sudah di Bawah 3% Tahun 2023 Jakarta, CNBC Indonesia – Awal 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan
Alasan 2 Pejabat BPK Menjual dan Membeli Hasil Audit secara Bebas, Temukan Penyebabnya!
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dianggap memiliki kewenangan yang sangat besar dalam melakukan audit terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Superioritas ini dianggap